BANTUL - Gubernur DIJ Hamengku Buwono X, GKR Hemas, para pimpinan DPRD DIJ dan DPRD Bantul hari ini dijadwalkan menghadiri pencanangan program rekonsiliasi pascagempa Kabupaten Bantul. Acara yang dilaksanakan di Kantor Pemkab Bantul ditandai deklarasi rembug bersama ini akan menandai rangkaian kegiatan rekonsiliasi yang akan berlangsung sampai 27 Mei 2008 bersamaan peringatan dua tahun gempa bumi 27 Mei 2006. Wakil Bupati Bantul Sumarno selaku ketua panitia menjelaskan pascagempa telah memunculkan berbagai persolaan di masyarakat. Antara lain munculnya friksi di antara sebagian masyarakat.
Persoalan-persoalan negatif tersebut jika tidak diselesaikan berdampak negatif bagi sendi-sendi persatuan. Hancurnya local power dan social power. "Seperti sikap guyup rukun, golong gilig, gotong royong, greget atau semangat bangkit, serta gumregah cancut tali wondo. Bahkan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," kata Sumarno kemarin. Kegiatan rekonsiliasi diharap bisa memperkuat persatuan dan semangat kegotongroyongan masyarakat.Menurut dia, genap dua tahun pascagempa, pemerintah dan seluruh masyarakat bertekad bisa menyelesaikan pekerjaan rumah rehabilitasi rekonstruksi bidang fisik. Momentum rekonsiliasi ini berbarengan dengan genap 100 Tahun Kebangkitan Nasional. Tahun ini juga, Bantul akan genap 177 Tahun, tepatnya 20 Juli 2008.
Tahun ini, Bantul juga harus mengisi banyaknya lowongan kepala desa, kepala bagian dan kepala dukuh. "Tahun ini kami harus meningkatkan upaya akselerasi pembangunan daerah," tegasnya.Usai pencanangan tersebut berbagai kegiatan akan dimulai. Mulai sarasehan tingkat RT, pedukuhan, desa, kecamatan, sampai kabupaten. Guna mendukung itu telah dianggarkan dana senilai Rp 10 miliar. Seluruh kegiatan sarasehan mulai tingkat RT sengaja diadakan mulai tanggal 10-22 Maret. "Ini kami lakukan, sebab tanggal 2 Maret akan diadakan pemilihan serentak 15 kepala desa, 114 kepala dukuh," terang Sumarno.
Asisten Pembangunan Pemkab Bantul Sukardiyono mengatakan Pemkab Bantul berupaya menyelesaikan masalah dan friksi yang terjadi di dalam masyarakat pascagempa. Sedangkan untuk program lain baru dilanjutkan setelah masalah itu selesai. "Kami mengutamakan penyelesaian di tingkat masyarakat baru kemudian lainnya sambil jalan. Dengan fokus untuk mengadakan kegiatan rembuk warga seperti ini," katanya. (din)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar