BANTUL(SINDO) – Pemkab Bantul bertekad melakukan rekonsiliasi untuk meredam berbagai konflik yang muncul di masyarakat pascamusibah gempa 27 Mei 2006 lalu. Untuk menyukseskan target rekonsiliasi yang di-launching kemarin, Pemkab Bantul akan mengerahkan seluruh komponen di tingkat desa.Selain itu,pemkab juga menganggarkan Rp10 miliar yang diperuntukkan sebagai dana stimulan untuk rekonsiliasi mulai dari tingkat rukun tetangga (RT), dukuh,desa,hingga kecamatan.
Bupati Bantul Idham Samawi mengatakan, dengan adanya dukungan dana itu maka target rekonsiliasi untuk menyatukan serta membebaskan warga Bantul dari semua gesekan sosial (terutama terkait dengan proses rekonstruksi dan rehabilitasi) yang terjadi pascagempa bumi 27 Mei 2006 bisa terealisasi. ”Mari kita semua warga Bantul bertekad untuk merajut kebersamaan yang tulus dan kembali bebas seperti sebelum gempa,” ujarnya dalam launching ”Rekonsiliasi Rakyat Bantul”kemarin.
Idham memaparkan, kesuksesan target rekonsiliasi sangat tergantung proses yang akan berlangsung mulai 16 Februari hingga 27 Mei mendatang. Dengan begitu, diperlukan tiga sendi sebagai landasan keberhasilan rekonsiliasi. Pertama,kemauan dan keberanian hati untuk membebaskan semua gesekan yang ada dan kembali rukun bersaudara seperti semula. Sedangkan sendi yang kedua,semua pihak tanpa terkecuali harus berani dan jujur mengatakan sumber masalah yang terjadi di tingkat bawah yang diakui atau tidak memicu penyebab gesekan yang belum terselesaikan hingga sekarang. Adapun sendi dasar rekonsiliasi yang ketiga adalah kemauan,keberanian,untuk menghentikan masalah sampai di sini saja dan kembali menyatu bersama-sama bergandeng tangan seperti semula. Dia menjelaskan,pembangunan di Bantul pascagempa cukup berhasil karena juga ditopang dana dari pemerintah Rp1,7 triliun sehingga penyelesaiannya cepat.
Menurut dia, jika tidak ada bantuan itu, maka dibutuhkan waktu sekitar tujuh tahun untuk memulihkan Kab Bantul seperti semula karena alokasi dana pembangunan melalui APBD hanya Rp250 juta per tahun. Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang diwakili Wakil Gubernur Sri Pakualam IX mengakui,pemulihan Bantul melalui proses yang panjang dan sangat kompleks sehingga bisa dipahami jika belum sempurna. ”Tidak ada gading yang tak retak,itulah ibaratnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi,”ujar Wagub yang hadir dalam acara launching,kemarin. Namun,Wagub meminta semua pihak tetap melanjutkan proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Sementara yang berjalan buruk perlu dikoreksi dan dikritisi, sedangkan jika terjadi kekeliruan selayaknya diperbaiki. Dinilai Tidak Efektif Sementara itu, sosiolog Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY) Bambang Kusumo menilai, program rekonsiliasi yang dijalankan Pemkab Bantul sama sekali tidak efektif.Pemkab dinilai terlalu menyederhanakan masalah. ”Saya anggap ini terlalu dipaksakan. Terlalu disederhanakan, padahal permasalahannya sangat kompleks,”ujarnya kemarin. Menurut Bambang, konflik yang terjadi di masyarakat saat ini bukan persoalan antarpersonal, melainkan melibatkan sistem yang melibatkan banyak orang.”Kalau begini, kesannya hanya rekonsiliasi bagi orang-orang yang bersalah saja.Sementara para korbannya tetap tidak bisa melupakan apa yang terjadi,” tambahnya.
Seharusnya, lanjut Bambang, berbagai persoalan yang terjadi tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Mereka yang bersalah tetap harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan pihak- pihak yang selama ini melakukan pemotongan dana rekonstruksi tetap harus ditindak. ”Terlalu naif kalau dianggap persoalan bisa selesai hanya dengan menggelar acara dengan dana yang besar kemudian diakhiri dengan salam-salaman,” tegasnya. Dengan tetap memproses para pelaku pemotongan dana rekonstruksi ini,menurut Bambang, tanpa digagas program rekonsiliasi oleh pemkab pun masyarakat dengan sendirinya akan melakukan rekonsiliasi antarpersonal. ”Kalau semua yang bersalah ditindak, dengan sendirinya masyarakat akan memperbaiki hubungan personal termasuk tatanan sosial mereka tanpa harus digelar acara seperti ini,”jelasnya.
Pada awalnya program rekonsiliasi yang digagas Pemkab Bantul ini menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, pemkab juga merencanakan menggelar paket wisata ke Pulau Bali bagi seluruh pejabat di Pemkab Bantul mulai dari kepala desa ke atas.Rencana ini menjadi bagian dari program rekonsiliasi.Lantaran banyak dikritik, program ini akhirnya dibatalkan.
(benny suryono/ainun najib)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar